MASTER PLAN Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025

Sumber Berita: presidenri.go.id dan Vivanews.com

Kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2010 bisa dikatakan baik, namun belum cukup. Pemerintah masih akan mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam pembukaan Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2) pagi.

Presiden SBY mengatakan, ke depan pemerintah akan lebih banyak lagi mengurangi kemiskinan, lebih banyak lagi menyediakan lapangan kerja, lebih memeratakan pembangunan, dan meningkatkan ekonomi lebih tinggi lagi. "Masih menjadi pekerjaan rumah kita, ekonomi daerah juga mesti makin bergerak dan di atas segalanya, pemerataan dan keadilan sosial ekonomi makin terjamin," Presiden SBY menekankan.

Walaupun pemerintah telah dan sudah menjalankan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), lanjut SBY, namun ada keperluan dan urgensi untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi 5-10 tahun ke depan. "Agar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi itu dapat berlangsung secara efektif di tahun-tahun mendatang, maka kita memerlukan sebuah rencana induk yang sering disebutmaster plan," SBY menambahkan.

Oleh karena itu, menurut SBY, penyusunan rencana induk ini harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku bisnis. "Pendekatannya, mari kita pastikan ini kita laksanakan secaratop downdanbottom up approach,kita padukan," Presiden SBY menjelaskan.

Rencana induk ini diberi nama Rencana Induk Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) dan berbeda dari rencana induk lain karena ada sasaran yang jelas dan dibuat sesederhana mungkin. Lengkap dengan runutan waktu yang jelas, tanggung jawab yang jelas, investasi yang jelas kegunaannya, dan hasil yang jelas. "Saya minta konkret dan sasarannya jelas," Presiden menegaskan.(arc)

Dalam rapat ini Pemerintah berencana membangun koridor ekonomi guna percepatan dan perluasan pembangunan nasional. Setiap koridor ekonomi akan memiliki aktivitas ekonomi utama.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, Rabu 23 Februari 2011, mengatakan pemerintah akan membagi koridor ekonomi menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok terdiri atas dua koridor.

Kelompok I terdiri atas koridor ekonomi Sumatera dan Jawa. Kelompok II terdiri atas koridor ekonomi Kalimantan dan Sulawesi, serta kelompok III Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Maluku.